Warta Perundang-undangan edisi 144, 02 desember- 08 desember 2014: Mengurai Sengkarut KTP Elektronik.

Warta Perundang-undangan edisi 143, 25 oktober- 01 desember 2014: Rujuk di Senayan.

Warta Perundang-undangan edisi 146, 16 desember- 23 desember 2014

Warta perundang-undangan edisi 148.30 desember 2014-05 januari 2015 : Membongkar Dugaan Korupsi Kurikulum 2013.

Warta Perundang-undangan : Mampukah DPR Hasilkan 37 UU Tahun ini ?

Warta Perundang-undangan : Benahi Defisit.

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Tatanegaraan Indonesia

Hukum Hak Tanggungan

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum agama hindu, Islam

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Rumah Susun

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)