PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: undangan
KATA KUNCI: undangan
 | Pelaksanaan Pemberian dan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor PPAT Widyantara - STPN - 2013 - Hak Tanggungan |
 | Penanganan Keterlambatan Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman - STPN - 2013 - Hak Tanggungan |
 | Peranan dan Tugas Pokok PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah - STPN - 2013 - Peralihan Hak |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Indonesia Setelah Berlakunya UUPA - STPN - 2013 - Pendaftaran Tanah |
 | Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia - Prodiksus STPN - 2018 - Warga Negara Asing Harus Di Berikan Hak Pakai |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menunjang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - STPN - 2013 - Pendaftaran Tanah |
 | TUGAS DAN PELAKSANAAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH(PPAT) DALAM MENUNJANG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR NOTARIS/PPAT ARIES DJOKO SURJONO, SH KABUPATEN BANTUL - pROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH STPN - 2013 - Tugas san Pelaksanaan PPAT Menunjang Pemeliharaan |
 | Narkoba dan Permasalahannya - Depdikbud. DIY - 2004 - Narkoba |
 | Sistem Nasional - CV. Mandar Maju - 2002 - Sistrm pengelolaan kehidupan nasional |
 | Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & Solusinya - Ombak - 2010 - Peraturan Desa |
 | KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT - PT Raja Grafindo Persada - 2014 - Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat |
 | Pendaftaran Tanah Megersari Menjadi Tanah Kasultanan Setelah Berlakunya undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta - Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya - 2018 - Tanah Kasultanan,Pendaftaran Tanah Magersari,UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang keistimewaan Daerah |
 | REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2013 - Hukum Islam,Pembaharuan |
 | RESPONSIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018(STUDI DI KELURAHAN PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU, KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
 | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Strategi,Implementasi,PTSL,Kendala |
 | PROBLEMATIKA GANTI RUGI TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL SOLO-MANTINGAN II DI KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Ganti Rugi,Pengadaan Tanah,Tanah Kas Desa |
 | KANTOR KUALITAS DATA FISIK DAN YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA PROPINSI SULAWESI TENGGARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,Kontrol Kualitas,Kendala |
 | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
 | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Hak Komunal,Masyarakat Hukum Adat |
 | PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO DAN DESA DESA BANYUBIRU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pemerintah Desa,Pungutan,Peraturan Desa,Musyawarah,Peranan |
