HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN

KAJIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PASCA BENCANA BANJIR LAHAR DINGIN GUNUNG GAMALAMA (Studi di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara)

Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan

Hukum Tatanegara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum

Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama

Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua

Hukum Anggaran Negara

Himpunan Undang-Undang Hak Milik Perindustrian dan Undang-Undang Perindustrian

Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang no. 22 Tahun 1999, Undang-undang no. 25 Tahun 1999. Dilengkapi dengan dokumen data wilayah dan jumlah penduduk)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kawasan Industri Nomor Seri C.I/1992

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perburuhan Bidang Pemutusan Hubungan Kerja

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Seri I

Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Kearsipan

Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan

Himpunan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kependudukan 1992

Himpunan Beberapa Peraturan Pertanahan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah

Himpunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan Thn 1988-1991

Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi

Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria