
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
![]() | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
![]() | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
![]() | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK
(Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi |
![]() | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelaksanaan Pengadaan Tanah,Penyelesaian Sengketa,Tanah Ulayat |
![]() | TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pembatalan Sertipikat,Sengketa Tanah,Tumpang Tindih Sertipikat |
![]() | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN I DAN DAMPAK POLA PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI (Studi Kasus: Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemanfaatan,pengadaan tanah,pola penghidupan,uang ganti kerugian |
![]() | PENGANTAR HUKUM INDONESIA EDISI REVISI - CV. Rajawali Pers - 2016 - Hukum,Indonesia |
![]() | Bahlil Lahadalia : Anak Papua Membuka Jalan Untuk Negeri - PT Kreasi Karya Igico - 2022 - Anak Papua Membuka Jalan Untuk Negeri |
![]() | Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan - Pustaka Buana - 2014 - Undang,Undang Agraria dan Pertanahan |
![]() | Undang-Undang Kehutanan - Pustaka Pelajar - 2008 - Undang,Undang Kehutanan |
![]() | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradital Kitab 2 - PT Pradnya Paramita - 2006 - Hukum Acara Peradilan Kitab 2 |
![]() | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Balai Pustaka - 2014 - Undang,undang Hukum Perdata |
![]() | Hukum Tata Ruang (Rekontruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh) - UII Press - 2019 - Hukum Tata Ruang |
![]() | PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM. - Fakultas Hukum UGM- UGM University Press - 2014 - Undang,Undang,Penataan Ruang dan SDA |
![]() | MASALAH PERTANAHAN DI INDONESIA LAPORAN INTERIM MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS DAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA - STPN Press - 2020 - Masalah Pertanahan |
Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Sinar Grafika - 2017 - Undangundang Pajak Bumi dan Bangunan,PBB,P2 dan |
![]() | Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2022 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN BIRO HUKUM - 2023 - Himpunan Peraturan PerUndang,Undangan Pertanahan |
![]() | Terjemahan Resmi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN BIRO HUKUM - 2023 - Peraturan dan Undang,Undang |