Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pranata: Menghitung Indikator Pembangunan Hukum Nasional (Kilas Balik Dialog Dengan Komisi Politik DPA) - Menyongsong Era Multipartai dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia - Money Laundering dalam Kaitannya dengan Rahasia Bank dan Criminal Policy - Manfaat dan Kendala Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila - Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia - Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Perspektif Hak Subyektif atas Lingkungan Hidup - Demokrasi dan Otonomi - Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak Beragama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Jurnal Magister Hukum: Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 - Bentuk Negara dan Pemerintahan dalam Prinsip Kenegaraan Islam - HAM dalam Hukum International dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional - Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis Atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum) - WTO dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional - Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia - Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik - Prospek Jasa Konstruksi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 - Perkembangan Teknologi dan tuntutan Reformasi Hukum - Anak Angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Ratu Mawar Putih

Dualisme KEkuasaan di Tanah Papua

Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Manusia

JURNAL MAGISTER HUKUM Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Hukum Negara dan Keprihatinan Lokal Kasus Komunitas Lokal di Sabu, Pengaruh Oemerintah yang Baik dan Dipercaya Terhadap Percepatan Implementasi Inovasi dan Pembaruan dalam Otonomi Daerah, Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, Hukum dan Kebijaksanaan Kependudukan: Tinjauan Program Transmigrasi dalam Perspektif Sistem Hukum, The Development of Codes of Conduct on Translational Corporations, Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekuler Terhadap Defiasi Pasar, Putusan Abitrase Asing dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia, Problematika dan Analisis Hukum Modal Venturan Sebagai Lembaga Pembiayaan, Peran Wahyu dalam Penetapan Hukum Islam, Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Perspektif Hukum Utang Luar Negeri Indonesia

Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Land Contestation Triangle Model:Sebuh Fakta 'Perbuatan' Lahan Pertanian di perdesaan-Sketsaerkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria Sebuah Pemetaan Awal-Pasar Tanah Dalam teori Kebijakan Makro Ekonomi-Telaah Yuridis Undang-undang Perkebunan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-VIII/2010-He Use Of Geographical Information Systems for Spatial Planning in the National Land Agency-Orang Muda dan Generasi Pertanian di Desa-Penata Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat-Ekososial Masyarakat Kawasan Karst Gunungsewu-Kebun Rakyat,Plasma,dan KKPA;Potrek Perjuangan Mewujutkan Kesejahteraan Dalam Dialektika agraria di Perkebunqan Kelapa sawat-Pengelolaan anahan HGU Perkebunan Kelapa sawait Terhadap Kondisi sosial ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kab.Kampar.

Dewa Ruci : Pelayaran Pertama Menaklukkan Tujuh Samudra

Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia

Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Tahun 2012

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Reforma Agraria

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup

Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan

Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia

Perang Napoleon di Jawa 1811

Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid I

Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia - Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata