Studi Kebijakan Dekriminalisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendaftaran Tanah BPN Pusat di Jakarta

Himpunan Peraturan perundang-undangan Tata ruang da Tata guna Tanah

Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin

STUDI TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Perspektif Desa Kota dan Faktor-faktor Regional yang Mengaruhi Pensertifikatan Tanah di Kab.Magelang - Bentuk Arahan Peruntukan Penggunaan Tanahn Daerah Aliran Sungai Tangsi di Kec.Kaliangrik Kab.Magelang - Pemanfaatan Tanggul Pantai(Studi Tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat Pemakaimtanah "pakualaman Grond" - analisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendaftran Tanah - Studi Assessment Ratio Nilai Jual Abyek Pajak (NJOP) Tanah Terhadap Harga Tanah di Kota Surakarta.

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

MAJALAH ILMIAH MAGISTRA Bentuk Variasi Kata Kerja Bentuk-Ing - Analisis pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Kerja dengan Motivasi sebagai Variabel intervening Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen - Pengasruh Perbandingan Gula Pasir dan Daging Buah Terhadap Kualitasermen Pepaya - Pengalaman Metode Horisontal (Metris) pada Operasi Perkalian Untuk Ana-anak - Hukum Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang-undang No.12 thn 2006 - Globalisasi: Intervensi Kekuatan Politik dan ekonomi Dalam Pembentukan Hukum dan Pengusahaan Migas di Indonesia - Ekonomi Kerakyatan dan Neoliberalisme - Anak-anak dan Perkembangannya.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Dan Petunjuk PPAT Di Indonesia Tahun: 1951-2003

Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid II

Rural Poverty and the Policy Crisis

Standar Perencanaan Penataan Tanah di Jepang

Undang-undang Land Readjusment di Jepang

Modern Land Law - Sevent Edition

MINI ECONOMICA: Kajian Komunikasi Ilmu Ekonomi Reassessing the indonesian ecolabeling scheme for sustainable forest management - Tanah, bubble economy, dan krisis - Regresi Hedonis untuk Udara Jakarta - Management Strategi: Aplikasinya pada strategi Lingkungan - Undang-undang pokok kehutanan No.41/1999, Analisis dari sudut Transaction Cost Polities.

THE WALL

Jurnal Hukum: Metode Perubahan Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara - partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujutkan Otonomi di Bidang Politik - ImplikasiHukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintah Negara Kesatuan - Hubungan Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan - Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspeltif Sifat Ilmu - The Dynamic Aspects Of Criminal Qct and criminal Liability Money laundering Practices - Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

Widya Bhumi: Aspek Keadilan Dalam Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah - Berdaya Pemberdayaan Masyarakat - Seputar Isu Undang-undang Penanaman Modal - Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Tata Guna Tanah di aerah - Rekontroksi Mindset Aparat BPN-RI - Meraih Posisi Puncak (Sukses) di Badan Pertanahan Nasional RI - Revetalisasi Pemanfaatan Peta Pada Skripsi Mahasiswa Progam

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia