Standar Perencanaan Penataan Tanah di Jepang

Undang-undang Land Readjusment di Jepang

Modern Land Law - Sevent Edition

MINI ECONOMICA: Kajian Komunikasi Ilmu Ekonomi Reassessing the indonesian ecolabeling scheme for sustainable forest management - Tanah, bubble economy, dan krisis - Regresi Hedonis untuk Udara Jakarta - Management Strategi: Aplikasinya pada strategi Lingkungan - Undang-undang pokok kehutanan No.41/1999, Analisis dari sudut Transaction Cost Polities.

THE WALL

Jurnal Hukum: Metode Perubahan Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara - partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujutkan Otonomi di Bidang Politik - ImplikasiHukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintah Negara Kesatuan - Hubungan Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan - Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspeltif Sifat Ilmu - The Dynamic Aspects Of Criminal Qct and criminal Liability Money laundering Practices - Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

Widya Bhumi: Aspek Keadilan Dalam Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah - Berdaya Pemberdayaan Masyarakat - Seputar Isu Undang-undang Penanaman Modal - Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Tata Guna Tanah di aerah - Rekontroksi Mindset Aparat BPN-RI - Meraih Posisi Puncak (Sukses) di Badan Pertanahan Nasional RI - Revetalisasi Pemanfaatan Peta Pada Skripsi Mahasiswa Progam

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pranata: Menghitung Indikator Pembangunan Hukum Nasional (Kilas Balik Dialog Dengan Komisi Politik DPA) - Menyongsong Era Multipartai dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia - Money Laundering dalam Kaitannya dengan Rahasia Bank dan Criminal Policy - Manfaat dan Kendala Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila - Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia - Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Perspektif Hak Subyektif atas Lingkungan Hidup - Demokrasi dan Otonomi - Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak Beragama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Jurnal Magister Hukum: Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 - Bentuk Negara dan Pemerintahan dalam Prinsip Kenegaraan Islam - HAM dalam Hukum International dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional - Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis Atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum) - WTO dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional - Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia - Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik - Prospek Jasa Konstruksi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 - Perkembangan Teknologi dan tuntutan Reformasi Hukum - Anak Angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Ratu Mawar Putih

Dualisme KEkuasaan di Tanah Papua

Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Manusia

JURNAL MAGISTER HUKUM Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Hukum Negara dan Keprihatinan Lokal Kasus Komunitas Lokal di Sabu, Pengaruh Oemerintah yang Baik dan Dipercaya Terhadap Percepatan Implementasi Inovasi dan Pembaruan dalam Otonomi Daerah, Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, Hukum dan Kebijaksanaan Kependudukan: Tinjauan Program Transmigrasi dalam Perspektif Sistem Hukum, The Development of Codes of Conduct on Translational Corporations, Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekuler Terhadap Defiasi Pasar, Putusan Abitrase Asing dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia, Problematika dan Analisis Hukum Modal Venturan Sebagai Lembaga Pembiayaan, Peran Wahyu dalam Penetapan Hukum Islam, Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Perspektif Hukum Utang Luar Negeri Indonesia

Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Land Contestation Triangle Model:Sebuh Fakta 'Perbuatan' Lahan Pertanian di perdesaan-Sketsaerkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria Sebuah Pemetaan Awal-Pasar Tanah Dalam teori Kebijakan Makro Ekonomi-Telaah Yuridis Undang-undang Perkebunan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-VIII/2010-He Use Of Geographical Information Systems for Spatial Planning in the National Land Agency-Orang Muda dan Generasi Pertanian di Desa-Penata Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat-Ekososial Masyarakat Kawasan Karst Gunungsewu-Kebun Rakyat,Plasma,dan KKPA;Potrek Perjuangan Mewujutkan Kesejahteraan Dalam Dialektika agraria di Perkebunqan Kelapa sawat-Pengelolaan anahan HGU Perkebunan Kelapa sawait Terhadap Kondisi sosial ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kab.Kampar.

Dewa Ruci : Pelayaran Pertama Menaklukkan Tujuh Samudra

Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia

Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum