DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT BANJIR LAHAR DINGIN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

KETEPATAN HASIL PENYUSUNAN POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN SLEMAN

KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN ALOK BARAT KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

PEMULIHAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR

Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43tahun 2008 tentang wilayah Negara

Testimoni Untuk B.J. Habibie

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing ditinjau Dari Sudut Undang-undang Pokok Agraria

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF