UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing ditinjau Dari Sudut Undang-undang Pokok Agraria

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF

Problema Yuridis Pengelolaan Pertanahan Sebagai Tindak Lanjut Dibelakunnya undang-undang no.22 tahun 1999

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing Ditinjau dari sudut undang - undang Pokok Agraria

Analisis YuridisTerhadap Tanah Terlantar Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kota Kendari

Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1996 tentang Haka anggunagan Atas Tanah Beserta benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah di Kabupaten Jepara (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 13)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori dan Praktik

A Survey Of Dutch Administrative Law

Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang

Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi - Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum