Tinjauan pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan di kantor pertanahan setelah berlakunya undang-undang hak tanggungan

Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kumpulan Peraturan dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Departemen Tenaga Kerja RI 1995

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (STUDI TENTANG PEMBEBANANNYA DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT)

Pendidikan Pancasila

Brosur Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..........

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan di Bidang Perumahan dan Pemukiman

Undang-Undang Advokat (UU RI No. 18 Th. 2003) Dan Kenotarisan (Kep. Men.Keh. dan HAM No. M-01.H.T.03.01 Th 2003)

Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007

EKSISTENSI DAN STATUS TANAH PEKARANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)