PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (STUDI TENTANG PEMBEBANANNYA DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT)

Pendidikan Pancasila

Brosur Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..........

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan di Bidang Perumahan dan Pemukiman

Undang-Undang Advokat (UU RI No. 18 Th. 2003) Dan Kenotarisan (Kep. Men.Keh. dan HAM No. M-01.H.T.03.01 Th 2003)

Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007

EKSISTENSI DAN STATUS TANAH PEKARANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia

KESESUAIAN ANTARA PELAKSANAAN SISTEM PERJANJIAN BAGI HASH. TANAH PERTANIAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Dl DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 Dl KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI PROYTNSI JAWA TIMUR

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN