PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING.

Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Legalisasi aset

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung

STATUS PENGUASAAN DAN PERALIHAN TANAH OLEH MASYARAKAT KUBU MENURUT UNDANG-UNDANG AGRARIA DI PROPINSI JAMBI.

PENYIMPANGAN SISTEM JUAL BELI TANAH BEKAS TANAH PERDIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KALURAHAN KADILANGU, KECAMATAN DEMAK) DI KAB. DATI II DEMAK.

Transformasi Besar - Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997

Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-undang Dasar 1945

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI KECAMATAN ADIPALA KAB. DATI II CILACAP.

PENGARUH PERSEPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA

Warta Perundang-undangan, edisi 114, 29 april- 05 mei 2014: Koalisi Menuju Pemilu Presiden.

PENGARUH UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BANTUL

Warta Perundang-undangan, edisi 128, 12 agustus- 18 agustus 2014: Selamat Datang Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.