STUDI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DANO DI KELURAHAN KOTA KALER DAN DESA RANCAMULYA KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

STUDI KASUS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ONATE DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

Gramatika Bahasa Indonesia

Geliat Bahasa Selaras Zaman Perubahan Bahasa-bahasa di Indonesia pasca-orde baru

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI PROYTNSI JAWA TIMUR

STUDl TENTANG PEMILIKAN TANAH SAWAH DAN PENDAPATAN PETANI GUREM DI KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

KAJIAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT/ULAYAT DI KECAMATAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

STUDI TFNTANG PFMILIKAN TANAH PERTANIAN DI WTLAYAH KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN PROVLNSI JAWA TENGAH

STUDI PELAKSANAAN KONVERSI TANAH GRANT SULTAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT KOTA ADMINISTRATIF KISARAN PROPINSI SUMATERA UTARA

PELAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PT(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG BELAWAANDALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK KETIGA DIKOTA MEDAN PROVINSISUMATERA UTARA

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENDAFTARAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT UNTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KA.BUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN RAWA SRAGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN Dl KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG

Kedudukan Produk hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)Dalam Peraturan Per-Undang Undangan

Undang-Undang Penataan Ruang( UU RI No.26 Th.2007 )

Materi Pokok Manajemen Lahan

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Refensi Kebijakan Publik Liputan khusus Safari Presiden Jokowi