PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: undang
KATA KUNCI: undang
 | HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KEDUA - CV. Rajawali Pers - 2018 - Hukum Perdata |
 | OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOMI CV. Rajawali Pers - 2017 - Daerah Swatantra |
 | TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI - CV. Rajawali Pers - 2017 - Undang,Undang Dasar,Indonesia |
 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 - CV. Rajawali Pers - 2016 - Kewarganegaraan,Pancasila,Undang,Undang Dasar 1945 |
 | SOSIOLOGI PEDESAAN TEORITIS DAN PERKEMBANGAN KAJIAN PEDESAAN DI INDONESIA - CV. Rajawali Pers - 2016 - Sosiologi Pedesaan |
 | REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2013 - Hukum Islam,Pembaharuan |
 | HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2015 - Waris dan pewaris,hukum Islam |
 | RESPONSIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018(STUDI DI KELURAHAN PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU, KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
 | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Strategi,Implementasi,PTSL,Kendala |
 | PROBLEMATIKA GANTI RUGI TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL SOLO-MANTINGAN II DI KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Ganti Rugi,Pengadaan Tanah,Tanah Kas Desa |
 | PENYELESAIAN ATAS "TANAH SISA" PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA(JTTS) RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG PROVINSI LAMPUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penelitian,Pengadaan Tanah,Tanah Sisa,JTTS |
 | PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH PELABUHAN UJUNG JABUNG DAN IMPLIKASI GANTI RUGI(STUDI DI DESA SUNGAI SUNGAI ITIK, KECAMATAN SADU, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Ganti Rugi,dan Sosial Ekonomi |
 | KANTOR KUALITAS DATA FISIK DAN YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA PROPINSI SULAWESI TENGGARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,Kontrol Kualitas,Kendala |
 | STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Hak Tanggungan,Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah,APHT,Kota Pematangsiantar |
 | KONFLIK PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA PT. THE BANTAM 7 PREANGER RUBBER CO, LTD, DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penguasaan Tanah,Konflik,HGU |
 | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
 | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Hak Komunal,Masyarakat Hukum Adat |
 | PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO DAN DESA DESA BANYUBIRU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pemerintah Desa,Pungutan,Peraturan Desa,Musyawarah,Peranan |
 | SINERGI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP(STUDI DI KELURAHAN NUSUKAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA) - Kementerian A - 2018 - Pendaftaran Tanah,Tata Negara,PTSL,Sempadan Sungai,Sinergi |
 | EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,Eksistensi,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Lembaga Pengumuman |
