Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Pengukuhan Kawasan hutan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria

Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Beberapa Masalah Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

Ilmu Perundang-Undangan 1 - Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan

Ilmu Perundang-Undangan 2

Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan

Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan - Edisi Revisi

Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Kehati Hatian PPAT Dalam Pembuatan Akta Di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H.

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Tinjauan Peran PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Pertanian Setelah Pemberlakuan KTP-el Di Notaris/PPAT Agung Wibowo, S.H., M.Kn.

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual beli Serta Permasalahannya(Studi Kasus Di Kantor PPAT Agung Wibowo, S.H., M.K,., Kabupaten Sleman)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta