PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: undang
KATA KUNCI: undang
 | PROBLEMATIKA GANTI RUGI TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL SOLO-MANTINGAN II DI KECAMATAN MASARAN, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Ganti Rugi,Pengadaan Tanah,Tanah Kas Desa |
 | PENYELESAIAN ATAS "TANAH SISA" PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA(JTTS) RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG PROVINSI LAMPUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penelitian,Pengadaan Tanah,Tanah Sisa,JTTS |
 | PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH PELABUHAN UJUNG JABUNG DAN IMPLIKASI GANTI RUGI(STUDI DI DESA SUNGAI SUNGAI ITIK, KECAMATAN SADU, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Ganti Rugi,dan Sosial Ekonomi |
 | KANTOR KUALITAS DATA FISIK DAN YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA PROPINSI SULAWESI TENGGARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,Kontrol Kualitas,Kendala |
 | STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Hak Tanggungan,Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah,APHT,Kota Pematangsiantar |
 | KONFLIK PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA PT. THE BANTAM 7 PREANGER RUBBER CO, LTD, DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penguasaan Tanah,Konflik,HGU |
 | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
 | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Hak Komunal,Masyarakat Hukum Adat |
 | PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO DAN DESA DESA BANYUBIRU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pemerintah Desa,Pungutan,Peraturan Desa,Musyawarah,Peranan |
 | SINERGI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP(STUDI DI KELURAHAN NUSUKAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA) - Kementerian A - 2018 - Pendaftaran Tanah,Tata Negara,PTSL,Sempadan Sungai,Sinergi |
 | EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,Eksistensi,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Lembaga Pengumuman |
 | MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSIYANSI TERHADAP BIDANG TANAH YANG MENGALAMI PENOLAKAN DARI PIHAK YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengadaan Tanah,Penilaian Bidang,Konsiyansi |
 | PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,IP4T,Pemetaan Kelurahan Lengkap |
 | PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Kendali Mutu |
 | Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Aset keuangan Barang Milik Negara - 2017 - Barang Milik Negara |
 | Himpuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pertanian - Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Bagian Advokasi Dan Dokume - 2017 - Pertanian |
 | Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Perkebunan - DPR RI - Perkebunan |
 | Peraturan PerUndanggan undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Andal - Lingkungan Hidup |
 | Makalah AP Parlindungan berkaitan dengan Undang Undang Pokok Agraria Dan hukum Tanah - Hukum Tanah |
 | Undang Undang Bagi Hasil Di Indonesia Suatu Studi komparatif - UU Bagi Hasil |
