INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Dan tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah

UNDANG-UNDANG RI NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

KUMPULAN UNDANG-UNDANG TENTANG U.U R.I 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF & U.U R.I NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG ZAKAT EDISI LENGKAP 2009

HUKUM KATA KERJA DISKURSUS FILSAFAT TENTANG HUKUM PROGRESIF

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981)

UNDANG-UNDANG HAM 1999 UU RI NO.39 TH.1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Hak Menguasai Negara atas Tanah

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(KUHP) SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL

KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN KE IV UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (HUKUM TATA NEGARA)

TANAH TERLANTAR ASAS DAN PEMBAHARUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN

Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat

Undang -Undang Agraria Dan Pendaftaran Tanah

TEORI HUKUM

KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR

PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

STRATEGI PENCAPAIN TARGET KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(PTSL) DAN LAYANAN RUTIN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG DAN KABUPATEN BANTUL

PENERAPAN 3D CADASTRE DALAM BENTUK PERMODELAN UNTUK MENYAJIKAN INFORMASI PENGGUNAAN PERMUKAAN BIDANG TANAH DENGAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH (STUDI PADA KAWASAN KAREBOSI, KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN)

PENGELOLAAN WARKAH DIGITAL DAN PROSPEK PEMANFAATANNYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA SELATAN)

KELAYAKAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH)