PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ump
KATA KUNCI: ump
 | PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2001 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bendungan |
 | ANALISIS KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA POLA RUANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERIZINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,Tata Ruang,Sistem Informasi Geografis,Analısıs Tumpang Sus |
 | EVALUASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKAT GANDA DI KOTA JAMBI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Ganda,Kelemahan Administrasi,Musyawarah |
 | EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI TAHUN 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Metode Fotogrametris,Efektivitas,Juknis PTSL |
 | STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4) DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA MENUJU KECAMATAN LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data,Pemeliharaan Data,Bidang Tanah Kluster |
 | PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA BEKAS TANAH PERDIKAN (STUDI DI DESA PANUSUPAN, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Redistribusi Tanah,Tanah Perdikan,Reforma Agrari |
 | OPTIMALISASI INOVASI LAYANAN PERTANAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Inovasi Layanan Pertanahan,enerimaan Negara Bukan Pajak,PNBP,Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang,Semprong Klari |
 | PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI UNTUK TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN TANAH KALURAHAN (Studi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah,Tanah Kalurahan,Tanah Perorangan,Kendala |
 | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai,Pemahaman Pegawai,Reformasi Birokrasi,Pelayanan Publik |
 | Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Di Kalurahan Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Lahan,Konversi |
 | STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data,Strategi 5M,Analisis Pasca Kota Lengkap |
 | Problematika dan Solusi Pembuatan Peta Bidang Tanah Klarifikasi pada Kegiatan PTSL di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PBTK,tanah,permasalahan |
 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PASAR APARTEMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permintaan,Pasar,Apartemen,Selera |
 | PROBLEMATIKA BIDANG-BIDANG TANAH K4.2 MENURUT JUKNIS PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kualitas data,K4,2,PTSL Terintegrasi |
 | IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF SEBAGAI WUJUD MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pensertipikatan,Wakaf,Kepastian Hukum |
 | DAMPAK ALIH FUNGSI PEMANFAATAN TANAH ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT (STUDI DI DESA ADAT UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Manfaat Tanah Adat,Ekonomi dan Budaya Masyarakat |
 | PENGARUH JUMLAH DAN SEBARAN GROUND CONTROL POINT (GCP) TERHADAP AKURASI ORTHOREKTIFIKASI FOTO UDARA (STUDI DI KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN, DIY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - GCP,foto udara,orthorektifikasi,ketelitian horizontal,CE90 |
 | KESESUAIAN PENERAPAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Prinsip TOD,Penataan Ruang,Penentu Kawasan Prioritas,Pengembangan Wilayah |
 | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
