Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kumpulan Peraturan dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Departemen Tenaga Kerja RI 1995

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

PENYEROBOTAN TANAH PERKEBUNAN HAK GUNA USAHAPT. LONDON SUMATERA OLEH MASYARAKAT (Kasus Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)

Bernas- Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT

STUD! PENGUASAAN DAN PEM!L!KAN TANAH PERTANiAN RANSMIGRAS1 SWAKARSA MANDIR! (TSM) Di DESA PETALING JAYA KECAMATAN KUMPEH ULU, KABUPATEN MUARO JAMBi, PROVSNS! JAMBI

EVALUASI PELAKSANAAN PRONA Dl DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERTUMPU PADA KELOMPOK (P2BPK) DI KELURAHAN NONGKOSAWIT, KECAMATAN GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH

PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

MEKANISME PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MELALUI KEGIATAN GEO KKP(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur)