PENGGUNAAN PETA UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE PENGGUNAAN TANAH NON PERTANIAN DI KATA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB.BANYUMAS PROP.JAWA TENGAH DARI TAHUN 1987 SAMPAI TAHUN 1994

PENDAPATAN USAHA TANI TRANSMIGRAN PIR KELAPA SAWIT SEI GALUNG DI KEC. SIAKHULU KAB.KAMPAR PROP. RIAU

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab

PENGARUH KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KEC. BACUKIKI KOTAMADYA DATI II PAREPARE TAHUN 1989 - 1994

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL (PRONA) PERTANAHAN TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA RUTIN DI KAB. DATI II OGAN KEMERING ILIR PROP. SUMATERA SELATAN

Riau Menatap Masa Depan

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PENGARUH PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERUMAHAN TERHADAP LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KEC.KLARI KAB.DATI II KARAWANG PROP. JAWA BARAT

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTAMADYA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG BERIMBANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

Komentar Atas Undang-Undang Perumahan Dan Pemukiman Dan Undang-Undang Rumah Susun

Keppres. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

Sari Pendidikan Pancasila dan undang-undang dasar 1945

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan