Apresiasi Dalam Bahasa-bahasa Pemrograman

Kenang-Kenagan SEKBER GolKar-Kino-GolKar Dari Mukernas Ke Mukernas-V Golkar Sejaraj Kepeloporan,Pembaharuaan & pembangunan Politik

Penggunaan Tanah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Pedesaan Propinsi Sumatera Utara Publikasi 215

Peraturan-Peraturan Agraria Yang Berhubungan Dengan Masalah Konversi Hak-Hak Atas Tanah

Himpunan Peraturan-Peraturan Landreform - Tjetakan ke II

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Pertanahan 1995

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Agraria Mengenai Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Dan Pelimpahan Wewenang Serta Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah.

Majalah Sandi Edisi XX mei 2004 Pedulikah Kita? Pernyataan kepala BPN Tentang Masalah Pertanahan.

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian

Membangun Fondasi Ekonomi Umat - Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Majalah Warta Perundang-undangan : Minuma Beralkohol Pemda Diberi Wewenang.

Majalah Warta Perundang-undanga : Tolikara dan Perlindungan Umat Beragama.

Jurnal Ilmu Kehutanan: Perilaku dan Jelajah Harian Orangutan Sumatera (pongo Abeli lesson, 1827)Rehabilitan di Kawasan Cagar Alam Hutan Pinus Jantho, Aceh Besar= Akumulasi dan Distribusi Logam Berat pada Vegetasi Mangrove di Perairan Pesisir Sulawesi Selatan= Studi Vegetasi dan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)Senaru,Bayan Lombok Utara= Pemilihan Jenis pohon untuk Pengembangan Hutan Kota di Kawasan Perkotaan Yogyakarta=

Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun ? = Pengembangan Hunian Vertical Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun? = Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimiwaan DIY = Problem Lahan Kota & Implikasinya ( Kasus Kota Yogyakarta)= Arah Kebijakan Fasum & Fasos Perumahan DIY.

Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen atau Rumah Susun?; Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimewaan DIY; Problem Lahan Kota Dan Implikasinya (Kasus Kota Yogyakarta); Arah Kebijakan Fasum dan Fasos Perumahan di DIY

PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau)