Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah - Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis

Titik Berat otonomi pada daerah tingkat II

Hasil-Hasil Pertemuan Konsultasi Teknis Kepala Direktorat Agraria Propinsi Se Indonesia 28 Juli-1 Juli 1987 Di Jakarta

Majalah Sandi Edisi XX mei 2004 Pedulikah Kita? Pernyataan kepala BPN Tentang Masalah Pertanahan.

Majalah Sandi Edisi XXXI-2010 Kantah Kota jakarta utara;Sejarah Bukti Kepemilikan atas tanah Makam mbak Priok.

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) semester 7 - Program Diploma 4 Pertanahan Kurikulum 2007 Dan Semester 1=2

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Semester 3-4 - Program Diploma 4 Pertanahan Kurikulum 2007

Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) Dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) - Program Diploma 4 Pertanahan STPN Kurikulum 2007

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Himpunan Peraturan Kepegawaian RI - Edisi Lengkap 1990

Matematika Diskrit - strategi penyelesaian soal-soal sulit langkah demi langkah...

Matematika Diskrit Jilid I - seri penyelesaian soal schaum

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Kebudayaan: Sebuah Agenda Dalam Bingkai Pulau Timor dan Sekitarnya

Majalah Warta Flobamora Bijak Memahami NTT: Ritus Wuat Wa'i dan Maknanya= Kami Latu, Kami Su Nu,Kami Suling Nuamuri= Wawasan Cerdas 2 Anak SMATER= Sang Juara dari Kampung= Konsentrasi Pada Wisata Kota= Rabu Kabba Love Story= Mengenal Aktivis Ubaya Asal NTT= Saya Tidaka Akan Buat Malu TTU= Merindukan Seorang Pria Lain Apa Boleh

Beginning and Intermediate Algebra

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)