Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional-Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukumj Adat di Indonesia-Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujutkan Hak Masyrakat Lokal-Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah-Perdagangan Dalan Jangka komoditi dan Kajian Hukum Kontrak derivatif Forek dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia-Manjemen Transportasi di Jakarta

Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampong Kajoe Poeloe Dan Kajoe Batoe dengan Pemerintah Kota Jayapura Propinsi Papua

Pemahaman Tentang Hak Bersama (Hak Ulayat masyarakat Baduy Luar) dan Pergeseran Nilai yang mempengaruhinya

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sentani Ditinjau Dari UUPA

Laporan Penelitian Hak Ulayat Masyarakat Adat Lundayeh di Kab.Nunukan Prop.Kalimantan Timur

Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penggunaan TDT Orde 4 Untuk Koreksi Geometri Pada Citra Satelit QuickBird - Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Hak Gogolan di Kabupaten Laongan Prop.Jatim - Pelepasan Tanah Ulayat dalam Pemberian Hak Guna Usaha di Kab.Pasaman Prop.Sumbar - Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Alternatif Pengembangannya di Lingkungan BPN - Pemberian Izin Lokasi Oleh Pemerintah Kab.Pasuruan Setelah Berlakunya Kepres Nomor 34 tahun 2003 - Pelaksanaan Hak Penguasaan Tanah Melalui Hak Pengelolaan di Kawasan Industri Pulau Batam - Pembuata Aplikasi Pendaftaran Tanah Pertamakali Dengan Pendekatan Perancangan Basisdata Metode Top-Down.

Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan

Perspektif Masyarakat Hukum Adat dan Kapitalisasi Tanah Adat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua

NEGARAISASI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT)

REDISTRIBUSI TANAH ULAYAT DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA (Studi pada Kanagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)

IMPLIKASI PENGKLAIMAN KEMBALI TANAH NEGARA YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

Laporan Penelitian Konsolidasi Tanah - Tanah Adat/Ulayat Untuk Perkebunan Pola Kemitraan di Propinsi Sumatera Selatan

Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional