Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat

KEBERADAAN DAN PENGUASAAN TANAH ULAYAT KAUM Dl KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI PANGIAN KECAMATAN LINTAU BUO DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT Dl KABUPATEN TANAH DATAR

STUDI TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERASAL DARITANAH ULAYAT DAN TANAH MILIK ADAT Dl KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH BEKAS HAK ULAYAT KAUM Dl KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU WATE DI KECAMATAN NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

STUDI TENTANG PELEPASAN TANAH ULAYAT NAGARI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ONATE DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

KAJIAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT/ULAYAT DI KECAMATAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Prop.Riau (Suatu Tinjauan Terhadap Eksisitensi Peraturan Daerah Kampar Nomer 19 tahun 1999 Tentang Hak Ulayat.

Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional-Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukumj Adat di Indonesia-Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujutkan Hak Masyrakat Lokal-Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah-Perdagangan Dalan Jangka komoditi dan Kajian Hukum Kontrak derivatif Forek dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia-Manjemen Transportasi di Jakarta

Konflik Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampong Kajoe Poeloe Dan Kajoe Batoe dengan Pemerintah Kota Jayapura Propinsi Papua

Pemahaman Tentang Hak Bersama (Hak Ulayat masyarakat Baduy Luar) dan Pergeseran Nilai yang mempengaruhinya

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sentani Ditinjau Dari UUPA

Laporan Penelitian Hak Ulayat Masyarakat Adat Lundayeh di Kab.Nunukan Prop.Kalimantan Timur