PENGELOLAAN KEARSIPAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

STUDI MANAJEMEN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 s/d 2000/2001

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH

EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ONATE DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SIMULASI MONTE CARLO UNTUK MENGEVALUASIEFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN

PENGARUH PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN TERHADAP HARGA TANAH DI KOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENGARUH KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Dl KECAMATAN SORAWOLIO KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Dl KECAMATAN POASIA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERALIHAN HAKMILIK ATAS TANAH OLEH WARGA TRANSMIGRAN DILOKASI TRANSMIGRASI KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO PROVINSI SULAWESI UTARA

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)