Geografi Kota dan Desa

Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks

Bertahan Di Tengah Krisis Komunitas Tionghoa Dan Ekonomi Kota Cirebon

Cinta dan Hati Istri-Istri Sukarno

Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan

Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia

Utility dBase III +

Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kitab Kedung Kebo

Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan

Panduan Menggunakan MS Dos 6,0

Bahasa Perempuan

How to be a Big Boss : Bagaimana Mencetak Diri Anda Sendiri Menjadi Bos Besar

Panduan Aplikasi dan Solusi - Desain Interior Perkantoran dengan 3ds Max 2011 dan Photoshop CS5

Undang-Undang Perpajakan 1994 Beserta - Penjelasan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Perilaku Remaja dan Permasalahannya Berikut Hukum Pidana Bagi Remaja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Panduan Pemetaan Tematik Pertanahan Progam Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sultan Agung Tonggak Kokoh Bumi Mataram

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.