Pokok-pokok Pikiran Tentang Pengaturan Tata Ruang Nasional Dalam Rangka Meningktkan Ketahanan Nasional.

PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran.

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

PERAN POLA TATA RUANG DESA DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON-PERTANIAN Dl KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS Dl DESA KARANG DAN DESA DLIMAS)

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

PENGUASAAN TANAH SEMPADAN SUNGAI MARTAPURA OLEH MASYARAKAT DAN IMPLIKASINYATERHADAP RENCANA TATA RUANG KOTA BANJARMASIN Dl KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

Tragedi Politik Hukum HAM

Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal Perjuangan Hak Atas Tanah Di Indonesia

KAJIAN KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA Dl IBUKOTA KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman )

EVALUASI KESESUAIAN PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG KOTA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA GAMPING DI KABUPATEN SLEMAN

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SUB BWK TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Pendidikan Kedinasan

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG