Pokok-Pokok Pikiran tentang Pengaturan Tata Ruang Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan nasional

Petunjuk tata Pembukuan Cara Penyetoran Dan Pertanggung Jawaban Bendaharawan Khusus Penerimaan Agraria

Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional

Petujuk Interen Tata Cara Pembukuan Dan Administrasi Kas Bendaharawan

Tata Pembukuan Dan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Bendaharawan Proyek Di Lingkungan Departemen Dalam negeri

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Penelitian Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Tanah di Kalimantan

Penelitian Dinamika dan Peluang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah

Penelitian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pola-pola Kemitraan Inti Plasma.

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi dalam Tata Kelola Sumber Daya = Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sda = Potensi dan Permasalahan Pulau Sangiang Sebagai Obyek Tanah Terlantar = Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urutsewu Kebumen = Perjuangan Islam Untuk Menata Ketidakadilan Penguasaan dan Pemilikan Sumber Daya Agraria di Indonesia = Tanah dan Multikulturalisme Warga Moro-moro dalam Membangun Pertanahan Atas Konflik Lahan di Register 45 Mesuji Lampung

Analisa Tata Guna Tanah dan desain Tata Ruang dadahup dan Mentangai: Lokasi Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Prop.Kalimantan Tengah.

Prosiding Seminar Nasional Tata Ruang Dan Space #2 Memastikan Penataan Ruang Untuk Pembangunan Yang BerkelanjutanKearifan: Kearifan Lokal Dan Budaya Dunia Dalam Penataan Ruang

Jiwa-jiwa Gagah Yang Pantang Menyerah

Menebus Impian

Koala Kumal

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

BHUMU: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - Akulturasi masyarakat jawa dan banjar dalam penguaaan tanah (studi si kabupaten banjar privinsi kalimantan selatan) - efektivitas implementasi izin pemanfaatan tanah sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan banyunogo kecamatan Gamping Kabupaten Sleman - Efektivitas penyuluhan pertanahan dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk kepemilikan sertipikat tanah di kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara provinsi Nusa Tenggara Timur - Pelaksanaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional di kantor pertanahan Jakarta Pusat - Pola Kemitraan dalam Proyek Administrasi Pertanahan di Kota Tangerang