ANALISIS KESESUAIAN DATA PEMETAAN BIDANG TANAH UNTUK PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI DESA WINONG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH

ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR

PROBLEMATIKA ALIH MEDIA DALAN LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR EFRIAN AHAN KABUPATEN BOGOR I

STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA)

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar)

KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi)

PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)

PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH )

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMKM) DI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

EKSPLORASI PEMETAAN DESA LENGKAP DI DESA MEKARLAKSANA KECAMTAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG

Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah

MELEWATI BATAS KEKERASAN EKSTREM BELANDA DALAM PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA, 1945-1949

ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERTANAHAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

SERI SOSIO-LEGAL INDONESIA HUKUM AGRARIA DALAM MASYARAKAT MEJEMUK DINAMIKA INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DI SUMATRRA BARAT

POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN RATIO LEGIS PERCEPATAN PENDAFTARAN YANAH ULAYAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGRARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN HAK ULAYAT