Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DATI II TEGAL.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 - Buku I (Kesatu)

Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Tatanegaraan Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 16-17 dan 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru dan Sertifikasi Bagi guru Dalam Jabata

Himpunan Peraturan Hukum Agraria Buku III

PENGARUH PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DATI II GUNUNG KIDUL.

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

Hukum Hak Tanggungan

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

STUDI PENGATURAN PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH BEKAS PERKEBUNAN DI KOTAMADYA PEMATANG SIANTAR MELALUI REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM

Produksivitas dan responsibilitas Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur)

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Pokok-pokok Pikiran Tentang Pengaturan Tata Ruang Nasional Dalam Rangka Meningktkan Ketahanan Nasional.

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Rumah Susun