Peraturan Kepegawaian - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2002, Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/Pegawai di Daerah, Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil

Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN - (Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan)

Himpunan Peraturan Kepegawaian RI 4

Undang-Undang Perpajakan 1994 Beserta - Penjelasan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - Dilengkapi : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996-1997

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Benda Barang-Barang Yang Berkaitan Dengan Tanah Tahun 1996

Kitab-Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia - Mr. W.A. Engelbrecht dan Mr. E.M.L. Engelbrecht

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 - Dilengkapi : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Yang Berhubungan Dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah Dalam Mewujutkan Kepastian Hukum dan keadilan.

Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

UJI KETELITIAN RUBBER SHEETING DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK AUTODESK MAP 2004

APLIKASI AUTODESK MAP 2004 DAN MICROSOFT EXCEL 2003 UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH BERBASIS HARGA PASAR DI KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2006 PADA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA