EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar)

KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi)

PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)

PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH )

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMKM) DI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

EKSPLORASI PEMETAAN DESA LENGKAP DI DESA MEKARLAKSANA KECAMTAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG

JALAN PANJANG PPDB MENJADI NOTARIS DAN PPAT

Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah

HUKUM AGRARIA

MELEWATI BATAS KEKERASAN EKSTREM BELANDA DALAM PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA, 1945-1949

ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERTANAHAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

SERI SOSIO-LEGAL INDONESIA HUKUM AGRARIA DALAM MASYARAKAT MEJEMUK DINAMIKA INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DI SUMATRRA BARAT

POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN RATIO LEGIS PERCEPATAN PENDAFTARAN YANAH ULAYAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGRARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN HAK ULAYAT

KAJIAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN: IMPLEMENTASI LAYANAN PERTANAHAN PRIORITAS

MENGENAL LEBIH DEKAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI INDONESIA

Klaim Dari Sepihak Hingga Land reform Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967

PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

BISNIS PENGANTAR