
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Pelaksanaan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN Dl BIDANG PERTANAHAN Dl KABUPATEN SEMARANG - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Departemen Keuangan RI - 1991 - Himpunan Peraturan pajak |
![]() | Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan - BPN RI Humas - 2014 - Penanganan Masalah Pertanahan |
![]() | STUDI PERBANDINGAN PERMOHONAN PEKERJAAN PENGUKURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002
(Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul) - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan di Bidang Perumahan dan Pemukiman - Djambatan - 1995 - Perumahan |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 Dl KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 III - Mitra Info - 1996 - Peraturan Perpajakan Bidang Usaha |
![]() | Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi - Andi Offset;Andi Offset SmithDev Community - 2002 - Peraturan kegiatan ekonomis |
![]() | Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam - PT. Tiara Wacana Yogya - 2001 - Perlindungan Sumber Daya Alam |
![]() | PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ) - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | OTOMASI DOKUMENTASI INFORMASI PERATURAN PERTANAHAN Dl LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai - PT. Gramedia Pustaka Ut - 2000 - Aspek,Aspek Hukum |
![]() | PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia - Kreasi Total Media - Hukum Pidana |
![]() | PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO
PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000 - BPN RI STPN - 2001 |