PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS DESAPERDIKAN DIDESAGDUPI3RNO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN PROPINSI JAWA TIMUR

KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

PELAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PT(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I CABANG BELAWAANDALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH KEPADA PIHAK KETIGA DIKOTA MEDAN PROVINSISUMATERA UTARA

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENDAFTARAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT UNTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

SIMULASI MONTE CARLO UNTUK MENGEVALUASIEFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN

PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA :MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAW

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Izin lokasi Setelah Paket Oktober 1993 Di Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat

STUDI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 DALAM TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PEMUMMAN KEMBALI PENDUDUK PANTAI SEBAGAI AKIBAT ABRASI DI DESA PENIBUNG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN RAWA SRAGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN Dl KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROPINSI LAMPUNG

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di kelurahan medan Krio Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera utara

Lembaran Daerah kota Denpasar nomor 11 Tahun 1999 seri D nomor 6 Peraturan Daerah kota denpasar nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana tata ruang Wilayah(RTRW)Kota denpasar

Urgensi Akta PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Kedudukan Produk hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)Dalam Peraturan Per-Undang Undangan

Materi Pokok Manajemen Lahan

Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan

Problematika Hukum Hak milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebasan Dan peralihan Hak Atas Tanah

Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum Jilid 2

Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian