Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Politik Hukum Agraria

Transformasi Besar - Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah - Prof. DR. Ateng Syafrudin, SH

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pemgembangan Koperasi (Kumpulan Karangan)

Sistem-Sistem Ekonomi

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria