PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO DAN DESA DESA BANYUBIRU)

MEMBANGUN BASIS DATA PERTANAHAN DESA MARGODADI KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(STUDI DI DUSUN KADIPIRO, DUSUN GROGOL DAN DUSUN MRANGGEN)

SINERGI DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP(STUDI DI KELURAHAN NUSUKAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA)

EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

EFEKTIVITAS PERANAN KANTOR JASA SURVEYOR KADASTER BERLISENSI(PT.ASI PUDJIASTITI GEOSURVEY) DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

PENCETAKAN SAWAH BARU DAN PUNGUTAN ASET TANAH PETANI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETAHANAN PANGAN (STUDI DESA MASTA KEC. BAKARANGAN KAB. TAPIN KALIAMNTAN SELATAN)

KONTROL KUALITAS HASIL PENGUKURAN PIHAK KETIGA PADA PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2017 DI KABUPATEN SEMARANG

MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSIYANSI TERHADAP BIDANG TANAH YANG MENGALAMI PENOLAKAN DARI PIHAK YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULON PROGO

PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT

PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU)

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Aset keuangan Barang Milik Negara

Himpuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pertanian

Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Menteri Agraria Dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tetang Pedoman Pengembangan kawasan Berorientasi Transit

Peraturan PerUndanggan undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Andal

Resum Akademis Draf Rancangan Peraturan Pemerintah Tenteng Penatagunaan Tanah

HUKUM AGRARIA INDONESIA Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah : Dilengkapi Apendiks Dalam Buku terpisah