PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAΑΝ ΤΑΝΛΗ ΜMENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 DAN 8 DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (STUDI: DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul)

ANALISIS PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR TIMUR (JLLT) KOTA SURABAYA

POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-KERTOSONO (Studi di Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)

POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI- TULUNGAGUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)

PERMASALAHAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAS HAK (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG)

STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)

KETERSEDIAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TANAH PERME BERDASARKAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH DI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.)

PENGELOLAAN BASIS DATA PERTANAHAN DESA NGLANJUK, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK ATAS TANAH DENGAN PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE FOTOGRAMETRI PADA PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KALURAHAN LENGKAP DI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PERMASALAHAN TANAH BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT)

PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA

PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN

POTENSI PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN MASYARAKAT BERDASARKAN POTENSI WILAYAH DESA (Studi di Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)

KORELASI ANTARA POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PERUBAHAN NILAI TANAH DI PERKOTAAN KEBUMEN