Gerhana Hati Nurani

Dimensi Baru Layanan Pertanahan

Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)

Bentuk Pengorganisasian Untuk Pengentasan Kemiskinan

Geografi Sosial

Sejarah Indonesia Modern

Mencari Bentuk Kemitraan Pemerintah-LSM dalam Pengentasan Kemiskinan

Transmisi Pengetahuan Timur Tengah ke Indonesia: Studi tentang penerjemahan Buku Berbahasa Arab di Indonesia 1950-2004

Jejak Megalitik Arsitektur Tradisional Sumba

Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia

Berpihak Pada Manusia - Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Birokrasi Dalam Masyarakat Modern

Jawa Majalah Ilmiah Kebudayaan

Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum - Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Thesis dan Desertasi

Laporan Penelitian Kondisi Agroelogi Masalah Agraria dan Solusinya (Studi di Kabupaten Kediri Prop.Jawa Timur

Generations of Change - Migration, Family Life, and Identity Formation in a Javanese Village During the New Order

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Perubahan Sosial di Yogyakarta