DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH LAUT UNTUK PERMUKIMAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGIS KAWASAN PESISIR (Studi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau)

KASUS PERTANAHAN DI ATAS SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENGGARAP (Studi di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

STUDI PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA NGANDAGAN

Hukum Tatanegara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Hukum Lingkungan Buku V : Sektoral Jilid (1) - Hukum Lingkungan Nusantara atau UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup

Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Kearsipan

Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY (1994)

Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)

Dasar-Dasar Ilmu Administrasi

Budaya dan Masyarakat

Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek

Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf