IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN KONVERSI PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KEC. TRUCUK KAB.DATI II KLATEN

TINJAUAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK GAMBAR SITUASI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN FISIK DAN HUKUM DALAM MEMENUHI AZAS SPESIALITAS DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KENDAL

FAKOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA MINAT PENGUSAHA DALAM MENGURUS IJIN GALIAN GOLONGAN C DAN PENDAYAGUNAAN TANAH UNTUK INDUSTRI BATA MERAH TERHADAP KELESTARIAN LAHAN DI KEC.CEPIRING KAB.DATI II KENDAL PROP. JAWA TENGAH

PENGARUH INDUSTRI BATU BATA TERHADAP NERACA PENGGUNAAN TANAH DAN PRODUKTIVITAS TANAH SAWAH BERIRIGASI DI KEC.MANDIRAJA KAB.DATI II BANJARNEGARA PROP. JAWA TENGAH

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KEC. CIURANG KAB. DATI II SUKABUMI

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PENGARUH PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERUMAHAN TERHADAP LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KEC.KLARI KAB.DATI II KARAWANG PROP. JAWA BARAT

PENGARUH KEMIRINGAN TANAH TERHADAP POLA PENGGUNAAN TANAH DI KEC.NANGGULAN KAB. DATI II KULON PROGO

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

PERANAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.

Sumber Daya Bumi

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Mum's List : Ketika Harapan Hadir di Tengah Duka

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT

REDISTRIBUSI TANAH ABSENTEE DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO.