
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 (STUDI TANTANGAN DAN SOLUSI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kalurahan,Pemerintah Kal,Peraturan Gubernur,Tantangan dan Solusi,Condongc |
![]() | DINAMIKA PERKEMBANGAN WILAYAH KOTA MALANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Berkelanjutan,Teori Sektoral Hoyt,Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan |
![]() | REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS STUDI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 |
![]() | PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP (PTKL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Kota Lengkap,PTKL,Kota Tangerang,Validasi Data,Kepastian Hukum |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DARI PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,TORA,Kawasan Hutan,Kabupaten Karo |
![]() | PROSES PELAKSANAAN PENATAAN ASET PADA TANAH TIMBUL DI DESA DOROREJO, KECAMATAN TAYU, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan Aset,Tanah Timbul,Identifikasi Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria |
![]() | ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
![]() | STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI BANTUL BARAT TERINTEGRASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,OSS,percepatan penyusunan,integrasi sistem; tata ruang |
![]() | KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendataan TORA,tanah negara bebas,reforma agraria,redistribusi tanah,Tim GTRA |
![]() | ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
![]() | RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
![]() | PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) EKS HAK GUNA USAHA (HGU) PT KENCANA SIKASUR (Studi Kasus di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - GTRA,HGU,Kelompok Tani,Permasalahan,TORA |
![]() | THE BOOK OF IKIGAI - NOURA - 2018 - Filosofi Hidup |
![]() | BUKU II PENYUSUNAN SERTIFIKASI DOSEN 2010 - Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi kementerian Pendidkan Nasional 2010 - 2010 - Pedoman Sertifikasi Dosen |
![]() | Hak Pengelolaan dan Permasalahannya Dalam Kasus Perkara T.H.R Lokasari - Direktorat jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1987 - Proses Sengketa,Proses Perkara |
![]() | Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan tahun 2001 - BPN - 2001 - Undang,Undang Pertanahan |
![]() | PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA - Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN - 2018 - Pedoman,Permen Agraria Dan tata Ruang BPN |
![]() | HUKUM AGRARIA NASIONAL & KEBIJAKAN PERTANAHAN - Jala Permata Aksara - 2023 - Hukum Agraria,Kebijakan Pertanahan |
![]() | Restorative Justice
Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional Hukum Penguasaan, Pemilikan, & Konflik Saka Sebuah Penelitian Hukum (Legal Research) - Pustaka Pelajar - 2013 - Ilmu Hukum |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA DI KABUPATEN LAMONGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Pelepasan Kawasan Hutan,Reforma Agraria,TORA |