Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance

Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional - Beberapa Kritik Dan Sugesti

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.No.22, 25 dan 28-1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001

Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa

Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan

Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Pasang Surut Otonomi Daerah

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KEC. SIDOHARJO KAB. DATI II SRAGEN PROP. JATENG.

Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif

Otonomi Versi Negara

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Otonomi Daerah di Era Reformasi

Otonomi Ranjau Ranjau Daerah

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Pembangunan Pedesaan di Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BRI MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK DALAM PEMBEBANAN HIPOTIK HAK MILIK ATAS TANAH (SUATU STUDI KASUS DI BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO KAB.BANYUMAS)

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.