Peranan PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah Hak Adat Yang Belum Terdaftar

Peran PPATDalam Penetapan NPOP BPHTB Berkaitan dengan Otonomi Daerah Kabupaten Bantul

Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya

STUDI TENTANG PENDAPATAN BIDANG PERTANAHAN DI PROV. DKI JAKARTA

Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah

Majalah Buletin Jogjawara No.05 Tahun XXXV mei 2008 : Membangun Budaya Perkantoran yang produktif ; Badan Permusyawaratan Desa pada Era Otonomi Desa ; Memanusiakan Siswa Pengguna Narkoba : Sekretaris di Era Globalisasi.

Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) Abad 21

Buletin BPN Edisi 1 Desember 2002: Katatiskhon Publikasi Kadaster & Pendaftaran Tanah, Kadaster Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Membangun Visi Bersama - Aspek-Aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan

Ilmu Pendidikan

Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance

Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional - Beberapa Kritik Dan Sugesti

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.No.22, 25 dan 28-1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001

Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa

Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan

Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Pasang Surut Otonomi Daerah

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KEC. SIDOHARJO KAB. DATI II SRAGEN PROP. JATENG.