UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah

Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & Solusinya

PENGETAHUAN DASAR PERPUSTAKAAN DIGITAL

INSIDE GNSS GPS GALILEO GLONAS BEIDOU MAYDAY AUTONOMOUS DISTRESS TRACKING WIHT THE MEOSAR SYSTEM

ANALISIS SWOT KEBIJAKAN PENDIDIKAN ERA OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOMI

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN BANGSA

PEMANFAATAN PETA TEMATIK DALAM PERENCANAAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH DI KECAMATAN SIDAMULIH DAN KECAMATAN PANGANDARAN, KABUPATEN PANGANDRAN PROVINSI JAWA BARAT

Hukum Tata Ruang dalam Konsep kebijakan otonomi Daerah

Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STUDI TENTANG PRODUKTIVITAS KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN TIPOLOGI KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

STUDI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH DARI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Otonomi Bahasa 7 strategi tulis pragmatik bagi praktisi bisnis dan mahasiswa

KONTRIBUSI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

Geliat Bahasa Selaras Zaman Perubahan Bahasa-bahasa di Indonesia pasca-orde baru