Social Development Research

Pengantar Metodologi Riset Sosial

Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pembangunan

Etika Akademis

Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem Untuk Mereduksi Potensi Konflik Antar Daerah

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 - Dilengkapi : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Yang Berhubungan Dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Ekspedisi Tanah Papua - Laporan Jurnalistik Kompas

SPSS 16,0 : Analisis Data Statistika dan Penelitian

Total Quality Management

Sosio, Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Peran Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar Dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Era Otonomi Daerah

Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Upaya Peningkatan Penyelesaian Surat Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang anyar

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

Mengelola Lahan Kehutanan: Yang Benar Yang Selama Ini Salah