Total Quality Management

Sosio, Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Peran Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar Dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Era Otonomi Daerah

Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Upaya Peningkatan Penyelesaian Surat Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang anyar

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Implementasi Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat Pada Era Otonomi Daerah (studi kasus kantor pertanahan kota pontianak

Mengelola Lahan Kehutanan: Yang Benar Yang Selama Ini Salah

Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa - Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi

Kapitalisme dan Konfrontasi - Di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979

Hukum Pemerintahan Daerah

Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara

Jurnal Sumber Daya Geologi : Neo-Seismotektonik Semenanjung Manado Sulawesi Utara-Tectonostratigraphy of eastern part of sulawesi indonesia-indikasi batuan adakitik di pacitan jawa timur-perbandingan calorific value beragam bahan bakar minyak yang dipasarkan di indonesia menggunakan bomb calorimeter-sejarah penimbunan (burial history) cekungan sumatra selatan dan implikasinya terhadap waktu generasi hidrokarbon

Jurnal Sumber Daya Geologi : Petrologi, Sedimentologi, Stratigrafi Kalimantan

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah.