PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: tip
KATA KUNCI: tip
 | STRATEGI PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH DENGAN STATUS KLUSTER 3 PADA KAWASAN HAK PENGELOLAAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Kluster 3 HPL |
 | SINERGITAS MULTIPIHAK DALAM AKSELERASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Sinergitas Multipihak,Akselerasi,dan PTSL |
 | STRATEGI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Strategi,Kendala,Solusi |
 | RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT KELURAHAN DONAN DENGAN YAYASAN DHARMA MULIA MELALUI PENDEKATAN REFORMA AGRARIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Penyerobotan Tanah,Resolusi Konflik,Gugus Tugas Reforma Agraria,GTRA,Redistribusi Tanah |
 | PENINGKATAN KUALITAS BIDANG TANAH DARI KLASTER 3 MENJADI KLASTER 1 PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Klaster 3,PTSL,Peningkatan Kualitas |
 | PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 PASCA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Kloster 3,Dampak,Upaya Penyelesaian |
 | PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA PASCA LEGALISASI ASET DI DESA SIDAMUKTI KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Sertipikat Tanah,Reforma Agraria,Penanganan Akses |
 | MANFAAT SERTIPIKAT HASIL REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENINGKATAN KONDISI PENGHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA RATNA DAYA KECAMATAN RAMAN UTARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR - STPN - 2023 - Redistribusi Tanah |
 | SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN MASYARAKAT DENGAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - sengketa pertanahan,hak guna usaha,proyeksi penyelesaian |
 | PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUASAAN BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Tanggungan,BP Batam,Eksekusi |
 | STRATEGI KOLABORASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN SERTIPIKASI ASET PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN JEMBER) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Aset Pemerintah Daerah,Sertipikasi Aset,Pemerintah Kabupaten Jember,Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,5M |
 | UPAYA MEDIASI DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERBEDAAN HASIL PENGUKURAN BIDANG BERSERTIPIKAT
(Studi Kasus Desa Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang) - STPN - 2023 - Mediasi |
 | KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN DAMPAKNYA DI KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL - STPN - 2023 - Konversi Tanah |
 | ANALISIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBELUM DI TERBITKAN HAK PENGELOLAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Guna Bangunan,Hak Primer dan Sekunder,Hak Pengelolaan |
 | EFEKTIFITAS PENDAFTARAN TANAH PROGRAM LINTAS SEKTOR UNTUK MENINGKATKAN MODAL USAHA UMKM DI KABUPATEN BLORA (STUDI DI DESA PALON, KECAMATAN JEPON, KABUPATEN BLORA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - program lintas sektor,UMKM,manfaat,efektivitas,pengaruh,modal |
| PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - PTSL,Partisipasi,Masyarakat |
 | PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA DALAM INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN II DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan Tanah,Inventarisasi dan Identifikasi,Kendala |
 | DAMPAK KEBIJAKAN PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU TERHADAP LAHAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Dampak,Masyarakat,Sistem Pertanahan,Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru,Ke |
| ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HGB YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA (KASUS PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN EKS KARYAWANNYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Sengketa,Klaim,Law Office,Sosialisasi |
| DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI II TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan tanah,sosial ekonomi,lingkungan |
