PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: tip
KATA KUNCI: tip
 | KESIAPAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,STOPE,Transfirman Digital,Kesiapan |
| STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikut Elektronik,Digitalisasi Pertanahan,Strategi,SWOT 5M,Kantor Pertanahan Buleleng |
| KOMODIFIKASI TANAH ADAT ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL DAN PRAKTIK BERADAT DI KAMPUNG ADAT KUTA, KABUPATEN CIAMIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Komodifikasi,Tanah Adat,Sistem Tenurial Tradisional,Praktik Beradat,Kampung Adat Kuta |
| PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH LINTAS SEKTOR PERTANIAN (Studi Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung. Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi tanah,program lintas sektor |
| TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM POLA KERJA LINTAS GENERASI ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PEGAWAI DALAM PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Sumber Daya Manusia,Lintas Generasi,Sertipikat Elektronik,Kinerja Pegawai,Transforma |
| STRATEGI PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Strategi,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanahan,Kediri |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKASI ASET PT KAI (PERSERO) YANG DIMANFAATKAN UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Sertipikasi AsetPT KAI,Persero,Infrastruktur |
| RESPONSIBILITAS MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2024 DI DESA CIBUNGUR, KECAMATAN SUKARESMI, KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
| MEDIASI TIPOLOGI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Tanah |
| ANALISIS KEBLJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN STUDI KASUS TAHUN 2018 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi kebijakan,Pendaftaran Tanah Sistemat,Anomali,dan Analisis SWOT,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kepastian Kepemilikan,Relokasi,Bendungan Semantok |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (OVERLAPPING (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Tumpang Tindih |
