TINJAUAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERUSAHAN UMUM KERETA API DAERAH OPERASI V DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB. DATI II BANYUMAS.

TINJAUAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERUSAHAN UMUM KERETA API DAERAH OPERASI V DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB. DATI II BANYUMAS.

TINJAUAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MENINGKATNYA MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN DI KEC. TANJUNG EMAS KAB. DATI II TANAH DATAR PROP. SUMBAR.

TINJAUAN TERHADAP PERAN AKTIF HUKUM TANAH ADAT MINANGKABAU DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KODYA SOLOK.

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI KAB. DATI II PADANG PARIAMAN

TINJAUAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK GAMBAR SITUASI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN FISIK DAN HUKUM DALAM MEMENUHI AZAS SPESIALITAS DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KENDAL

Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM: TINJAUAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT.

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

TINJAUAN KETELITIAN PETA GARIS SECARA FOTOGRAMETRIS SKALA 1:1000 DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KELURAHAN RANTAU LABAN KECAMATAN RAMBUTAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEBING TINGGI.

SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG DIANGKAT DAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PEJABAT TATA USAHA NEGARA.

TINJAUAN TENTANG PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GUNUNG KIDUL.

TINJAUAN PELAKSANAAN PEWARISAN TANAH PERTANIAN KAITANNYA DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN DATI II MAGELANG.

TINJAUAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH SETELAH PEWARISAN DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG PROPINSI JAWA TENGAH.

TINJAUAN IJIN PEMAKAIAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL.