PEMETAAN DESA MISKIN DI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN DATI II MAJALENGKA MELALUI PETA TEMATIK SUATU TINJAUAN DARI STANDAR KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA SEMBILAN BAHAN POKOK.

SUATU TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PENGGUNAAN HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND SEBAGAI HAK JAMINAN ATAS TANAH DI KECAMATAN JEUMPA KAB. ACEH UTARA PROP. DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Tinjauan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

TINJAUAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERWAKILAN ASING DI PROPINSI DKI JAKARTA.

TINJAUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI GUNUNG KIDUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

TINJAUAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERUSAHAN UMUM KERETA API DAERAH OPERASI V DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB. DATI II BANYUMAS.

TINJAUAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERUSAHAN UMUM KERETA API DAERAH OPERASI V DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB. DATI II BANYUMAS.

TINJAUAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MENINGKATNYA MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN DI KEC. TANJUNG EMAS KAB. DATI II TANAH DATAR PROP. SUMBAR.

TINJAUAN TERHADAP PERAN AKTIF HUKUM TANAH ADAT MINANGKABAU DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KODYA SOLOK.

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DI KAB. DATI II PADANG PARIAMAN

TINJAUAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK GAMBAR SITUASI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN FISIK DAN HUKUM DALAM MEMENUHI AZAS SPESIALITAS DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KENDAL

Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM: TINJAUAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT.