INDONESIA THE RING OF FIRE TINJAUAN RISK, HAZARDS, VULNERABILITY, & MITIGASI

KEBIJAKAN, BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK TINJAUAN KRITIS ILMU ADMINISTRASI NEGARA

TINJAUAN YURIDIS PERTANAHAN ATAS TANAH KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN KADIPATEN PAKUALAM

TANAH KERETA API SUATU TINJAUAN HISTORIS, HUKUM AGRARIA / PERTANAHAN DAN HUKUM PERBENDAHARAAN NEGARA

TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF

REFORMA AGRARIA DALAM TINJAUAN KOMPARATIF HASIL LOKAKARYA KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI SELABINTANA

KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KOLABORATIF: TINJAUAN KONSISTENSI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN FAKTOR YANG YANG MEMPENGARUHINYA DI KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR(STUDI DI DESA BANARAN, DESA SUMBERBENING DAN DESA SIDOREJO)

Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P3MB

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing: Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia

RESEARCH DESIGN PENDEKATAN METODE KUALITATI, KUANTITATIF, DAN CAMPURAN

Teori-Teori Perkembangan Manusia Pengantar Menuju Pemahaman Holistik

Tinjauan Peran PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Pertanian Setelah Pemberlakuan KTP-el Di Notaris/PPAT Agung Wibowo, S.H., M.Kn.

Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia

BHUMI JURNAL ILMIAH PERTANAHAN PPPM-STPN Jaringan Referensi Satelit Pertanahan(JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadastral Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum Dan Teknis)

Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAAT)

Batas Maritim Antar Negara - Sebuah Tinjauan Teknis Dan Yuridis

TINJAUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

UNJAUAN TENTANG KONSENTRASI PERMUKEMAN DI DAERAH PANTAI DARI ASPEK FAKTOR-FAKFOR PENYEBABNYA STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KA.BUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN