EVALUASI PENGGUNAAN TANAH DITINJAU DARI RENCANA DETIL TATA RUANG KAWASAN PUNCAK DI KECAMATAN CUGENANG PACET DAN SUKARESMI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN DOMISILI AHLI WARIS TERHADAP PENDAPATAN PERALIHAN HAK KARENA WARISAN DI KABUPATEN DATI II BANTUL.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PERANAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH.

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT HUBUNGANNYA DENGAN PENDAFTARAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

PENGARUH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP JUMLAH SERTIPIKAT YANG DIHIPOTIKKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

KAITAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI DENGAN PERSEDIAAN TANAH DI KECAMATAN JATEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

PENGARUH HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HIPOTIK/CREDIEVERBAND TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WATES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI TUKAR MENUKAR TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

INTENSITAS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OBYEK LANDREFORM DAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI DESA POJOK KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI.

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG BERDASARKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM GUNA MENUNJANG PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN KAKAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.