PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: tindak
KATA KUNCI: tindak
 | PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa,Mediasi,Pertanahan |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - aset eks BLBI,sertipikat tanah,tumpang tindih |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
| PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran,Kendala,Solusi |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran Kantor Pertanahan,Pemalsuan Sertipikat Tanah |
 | KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN BASIS DATA DAN PENDAYAGUNAAN EKONOMI PERTANAHAN (POLICY PAPER) - Pusat Pengembangan dan Standartisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan - 2022 - Ekonomi Pertanahan |
 | Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing (Tinjau Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia) - STPN Press - 2015 - Politik Hukum,Perlindungan WNI |
 | TETRALOGI TRANSFORMASI AHY VOLUME 1 TNI HEBAT NEGARA KUAT KUMPULAN PEMIKIRAN & GAGASAN AGUS HARIMURTI YUDHOYONO - Buku Kompas PT Kompas media Nusantara - 2023 - AHY,Persoalan TNI |
 | TETRALOGI TRANSFORMASI AHY VOLUME 4 BERSAMA KITA KUAT, BERSATU KITA BANGKIT KUMPULAN PEMIKIRAN & GAGASAN AGUS HARIMURTI YUDHOYONO - Buku Kompas PT Kompas media Nusantara - 2023 - Pemikiran AHY,Wabah Covid 19 |
 | HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN SUMBER KONFLIK PERTANAHAN - Lentera Ilmu Cendekia - 2014 - Konflik Pertanahan,Ilmu Pertanahan,HGU dan HGB |
 | HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI REVISI - PT RajaGrafindo Persada - 2020 - Hukum Tata Negara |
 | HUKUM PIDANA EKONOMI - Universitas Terbuka - 2017 - Hukum Pidana Ekonomi |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lewokluok,Masyarakat Hukum Adat,Tanah Ulayat,Kawasan Hutan,Pendaftaran Tanah |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pembatalan hak atas tanah,putusan pengadilan,penanganan kasus |
