Legitimasi Perubahan Konstitusi - Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945

Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara

Politik Ekonomi Kerakyatan

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Responsivitas Kebijakan Publik

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

STUDI TINDAK LANJUT PEMBERIAN IJIN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAB. KOTA WARINGIN TIMUR

Brosur Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..........

EVALUASI TINDAK LANJUT OLEH PEMEGANG IZIN LOKASI PASCA PEMBERIAN IZIN LOKASI (Kasus Di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT PEROLEHAN IZIN LOKASIDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)